Jakarta, TeropongJakarta.com – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6% pada 2026. Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan keyakinan bahwa target tersebut dapat dicapai melalui percepatan belanja negara sejak awal tahun anggaran serta penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Optimisme pemerintah tersebut disampaikan di tengah penyusunan asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemerintah menilai kebijakan fiskal yang lebih ekspansif diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong investasi dan konsumsi domestik.
Namun, asumsi resmi yang disepakati pemerintah bersama DPR RI menunjukkan pendekatan yang lebih berhati-hati. Dalam RAPBN 2026, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di kisaran 5,4%. Proyeksi ini sejalan dengan pandangan dunia usaha yang menilai risiko struktural dan keterbatasan ruang kebijakan masih menjadi tantangan utama perekonomian nasional.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan target pertumbuhan 6% secara teoritis memungkinkan, tetapi membutuhkan prasyarat kebijakan yang kuat dan konsisten. Dari sisi dunia usaha, ia menilai proyeksi pertumbuhan yang lebih moderat masih lebih realistis.
“Target 6% memungkinkan dicapai, terutama jika belanja pemerintah bisa dipercepat sejak awal tahun dan kebijakan fiskal serta moneter benar-benar sinkron. Namun, dari perspektif dunia usaha, pertumbuhan di kisaran 5,0% hingga 5,4% lebih realistis dengan mempertimbangkan kondisi struktural ekonomi saat ini,” kata Ajib kepada Teropong Jakarta.
Ajib menjelaskan, tantangan utama yang dihadapi perekonomian Indonesia pada 2026 berasal dari keterbatasan ruang fiskal, potensi shortfall penerimaan pajak, serta efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum optimal. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi efektivitas stimulus fiskal yang direncanakan pemerintah.
“Optimisme pemerintah perlu dibaca bersama keterbatasan ruang fiskal dan risiko penerimaan negara. Tanpa perbaikan struktural, target pertumbuhan tinggi akan sulit diwujudkan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah sendiri menempatkan percepatan belanja negara sebagai salah satu instrumen utama pengungkit ekonomi. Belanja diharapkan dapat mendorong aktivitas sektor riil dan memperkuat daya beli masyarakat. Namun menurut Ajib, percepatan belanja harus disertai peningkatan kualitas pengelolaan anggaran.
“Percepatan belanja itu penting, tetapi tidak cukup jika tidak diikuti dengan kualitas belanja yang baik. Prinsipnya bukan hanya membelanjakan lebih cepat, tetapi memastikan belanja tersebut berdampak langsung pada sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja,” kata Ajib.
Isu penciptaan lapangan kerja juga menjadi sorotan dunia usaha. Ajib menilai pertumbuhan ekonomi yang sehat seharusnya tercermin dari meningkatnya penyerapan tenaga kerja formal. Hingga saat ini, tingginya proporsi sektor informal dinilai masih menjadi persoalan struktural yang menahan produktivitas nasional.
“Pertumbuhan ekonomi harus bermuara pada penciptaan lapangan kerja formal. Tanpa itu, pertumbuhan tinggi hanya akan tercermin di angka, tetapi dampaknya ke masyarakat akan terbatas,” ujarnya.
Selain itu, faktor biaya usaha turut memengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi. Dunia usaha menilai beban regulasi, biaya logistik, energi, dan pembiayaan masih relatif tinggi. Kondisi ini membatasi ruang ekspansi pelaku usaha dan menekan daya saing nasional.
“Efisiensi biaya usaha adalah kunci. Selama biaya regulasi, logistik, dan pembiayaan masih tinggi, dunia usaha akan sulit mendorong pertumbuhan lebih agresif,” kata Ajib.
Dari sisi jangka menengah, peningkatan produktivitas sumber daya manusia juga dinilai krusial. Ajib menekankan pentingnya penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, termasuk melalui reformasi pendidikan vokasi serta program peningkatan keterampilan tenaga kerja. Menurutnya, isu kenaikan upah perlu ditempatkan dalam kerangka peningkatan produktivitas agar tidak menggerus daya saing.
Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dinilai strategis dalam menopang pertumbuhan. Integrasi UMKM ke dalam rantai pasok nasional dan global, melalui kemitraan dengan BUMN dan swasta, diyakini dapat memperluas basis pertumbuhan ekonomi.
Ajib menambahkan, dialog yang berkelanjutan antara pemerintah dan dunia usaha diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi lapangan. Mekanisme umpan balik kebijakan dinilai penting agar risiko kebijakan dapat diantisipasi sejak dini.
Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, Ajib menilai target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2026 masih berada pada skenario optimistis. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan di kisaran 5,0% hingga 5,4% dinilai lebih mencerminkan kehati-hatian dunia usaha dalam membaca arah perekonomian ke depan.
