Jakarta, TeropongJakarta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa belanja pemerintah pusat telah mencapai realisasi sebesar Rp328,9 triliun hingga 15 Maret 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 17 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp281 triliun.
Menurut Sri Mulyani, kenaikan belanja ini terutama disebabkan oleh pelaksanaan pesta demokrasi dalam pemilu yang berlangsung pada bulan Februari lalu. “Kenaikan cukup tinggi disebabkan pemilu, memang dibandingkan tahun lalu karena tak ada pemilu jadi ada kenaikan untuk Kementerian/Lembaga (K/L),” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada hari Selasa Kemarin (19/3).
Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp165,4 triliun, telah terealisasi sebesar 15,2 persen dari target Rp1.090,8 triliun. Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp163,4 triliun atau 11,9 persen dari target Rp1.376,7 triliun.
Secara rinci, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 15 Maret mencakup penerimaan sebesar Rp493,2 triliun atau 17,6 persen dari target Rp2.802,3 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp342,9 triliun, kepabeanan Rp56,5 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp93,5 triliun.
Sementara itu, belanja mencapai Rp470,3 triliun atau 14,1 persen dari target Rp3.325,1 triliun. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp328,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp141,4 triliun.
Dengan kondisi ini, APBN hingga pertengahan Maret masih mencatat surplus sebesar Rp22,8 triliun atau 0,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan baik, meskipun terdapat peningkatan belanja yang signifikan terkait pelaksanaan pemilu.
